Dimas Satria Nanda
7 months ago | Category : Impor
Bukan Hambatan, Impor Beras Sebagai Peluang bagi Petani
Jakarta, UGC Logistics 10/10/2023 - Pemerintah memutuskan menambah kuota impor beras tahunan menjadi 1,5 juta ton. Alasan pemerintah adalah untuk mengisi kembali stok beras di gudang Perum Bulog.
Keputusan ini dilatarbelakangi efek domino El Nino yang berpotensi menurunkan produksi beras pada tahun ini. Pada saat yang sama, pemerintah menerapkan beberapa intervensi untuk menahan kenaikan harga beras yang terus menerus memecahkan rekor.
Intervensi tersebut antara lain penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan penyaluran beras melalui operasi pasar, stabilisasi harga, dan persediaan pangan (SPHP). Langkah-langkah ini meluas ke Pasar Induk Beras Cipinang (PBIC) dan menjangkau tingkat ritel di pasar tradisional dan modern.
Dwi Andreas Santosa, Ketua Umum Asosiasi Benin & Teknologi Pertanian Indonesia (AB2TI), menilai keputusan pemerintah meningkatkan impor beras tahun ini mungkin bukan langkah yang tepat.
Menurut dia, volume tersebut berlebihan jika impor hanya untuk mengisi kembali cadangan pemerintah. Hal ini berpotensi menekan harga biji-bijian bagi petani dan meningkatkan kekhawatiran mengenai dampaknya.
Diakui Andreas, ada potensi penurunan produksi padi tahun ini akibat kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino.
Meski demikian, dia yakin penurunan produksi ini bisa diimbangi pada tahun depan. Hal ini didorong oleh antusiasme petani dalam menanam padi, didukung oleh harga gabah yang menguntungkan saat ini.
Kalau mau impor harus berdasarkan produksi juga. Perkiraan saya produksi akan turun sekitar 5% atau setara dengan 1,5 juta ton beras. Sementara itu, menurut saya, itu bukan langkah yang tepat. Impor yang masuk sekitar 1,7 juta ton, ditambah jumlah transit jadi totalnya 2,3 juta ton. Dari situ jadi ribet lagi,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/10/2023). .
“Sekarang kita mau impor lagi sebanyak 1,5 juta ton. Ini bisa berisiko pada panen tahun depan. Saat ini petani menikmati harga yang menguntungkan, karena gabah kering (GKP) dari petani lokal harganya Rp 7.500 per kg. Kalau kita impor 1,5 juta ton, ini bisa membuat harga pertanian turun,” tegas Dwi Andreas.
Namun, ia kemudian melunakkan pendiriannya dan menyarankan bahwa jika pemerintah terpaksa mengambil tindakan, peningkatan impor beras harus diperhitungkan dengan cermat.
“Kalau memutuskan impor, tahun ini maksimal 500 ribu ton. Itu saja—cukup. Keputusan 1 juta ton itu diperkirakan setelah produksi 2025, yang biasanya diketahui Agustus. Kita tidak boleh meremehkan gandum. harga,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Pertanian Khudori juga menyampaikan hal senada.
“Idealnya penyerapan gabah/beras dilakukan dari produksi dalam negeri. Namun sejak awal Bulog kesulitan menyerap beras tahun ini karena harga pasar tertinggal jauh dibandingkan HPP. dieksploitasi," komentarnya.
“Saya belum tentu setuju dengan impor. Namun, dalam situasi seperti ini, negara tidak bisa berjudi dengan ketidakpastian. Negara harus memastikan stok berasnya mencukupi,” tegas Khudori.
Meski demikian, ia menilai tambahan impor beras sebanyak 1,5 juta ton itu berlebihan.
“Dalam hal impor, selain volume atau kuantitas, waktu kedatangannya harus diperhitungkan dengan cermat. Juga harus dipastikan tidak melebihi jumlah yang dipersyaratkan agar tidak menimbulkan kerugian,” tegasnya.
“Jangan berlebihan. Ini bisa menimbulkan masalah di tahun depan,” Khudori mengingatkan.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Umum Bulog Epi Sulandari mengungkapkan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2023, Senin (9/10/2023), realisasi impor hingga 29 September 2023 mencapai 1,636 juta ton. Jumlah ini merupakan bagian dari total alokasi kuota impor sebesar 2 juta ton.
Dari total tersebut, sebanyak 1.132.696 ton telah terealisasi untuk pembongkaran dalam negeri, 34.350 ton dalam proses pembongkaran, dan 471.826 ton dalam perjalanan ke Indonesia.
Sedangkan realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog per 2 Oktober 2023 berjumlah total 859.378 ton.
Keputusan ini dilatarbelakangi efek domino El Nino yang berpotensi menurunkan produksi beras pada tahun ini. Pada saat yang sama, pemerintah menerapkan beberapa intervensi untuk menahan kenaikan harga beras yang terus menerus memecahkan rekor.
Intervensi tersebut antara lain penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras kepada 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan penyaluran beras melalui operasi pasar, stabilisasi harga, dan persediaan pangan (SPHP). Langkah-langkah ini meluas ke Pasar Induk Beras Cipinang (PBIC) dan menjangkau tingkat ritel di pasar tradisional dan modern.
Dwi Andreas Santosa, Ketua Umum Asosiasi Benin & Teknologi Pertanian Indonesia (AB2TI), menilai keputusan pemerintah meningkatkan impor beras tahun ini mungkin bukan langkah yang tepat.
Menurut dia, volume tersebut berlebihan jika impor hanya untuk mengisi kembali cadangan pemerintah. Hal ini berpotensi menekan harga biji-bijian bagi petani dan meningkatkan kekhawatiran mengenai dampaknya.
Diakui Andreas, ada potensi penurunan produksi padi tahun ini akibat kekeringan ekstrem akibat fenomena El Nino.
Meski demikian, dia yakin penurunan produksi ini bisa diimbangi pada tahun depan. Hal ini didorong oleh antusiasme petani dalam menanam padi, didukung oleh harga gabah yang menguntungkan saat ini.
Kalau mau impor harus berdasarkan produksi juga. Perkiraan saya produksi akan turun sekitar 5% atau setara dengan 1,5 juta ton beras. Sementara itu, menurut saya, itu bukan langkah yang tepat. Impor yang masuk sekitar 1,7 juta ton, ditambah jumlah transit jadi totalnya 2,3 juta ton. Dari situ jadi ribet lagi,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/10/2023). .
“Sekarang kita mau impor lagi sebanyak 1,5 juta ton. Ini bisa berisiko pada panen tahun depan. Saat ini petani menikmati harga yang menguntungkan, karena gabah kering (GKP) dari petani lokal harganya Rp 7.500 per kg. Kalau kita impor 1,5 juta ton, ini bisa membuat harga pertanian turun,” tegas Dwi Andreas.
Namun, ia kemudian melunakkan pendiriannya dan menyarankan bahwa jika pemerintah terpaksa mengambil tindakan, peningkatan impor beras harus diperhitungkan dengan cermat.
“Kalau memutuskan impor, tahun ini maksimal 500 ribu ton. Itu saja—cukup. Keputusan 1 juta ton itu diperkirakan setelah produksi 2025, yang biasanya diketahui Agustus. Kita tidak boleh meremehkan gandum. harga,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Pertanian Khudori juga menyampaikan hal senada.
“Idealnya penyerapan gabah/beras dilakukan dari produksi dalam negeri. Namun sejak awal Bulog kesulitan menyerap beras tahun ini karena harga pasar tertinggal jauh dibandingkan HPP. dieksploitasi," komentarnya.
“Saya belum tentu setuju dengan impor. Namun, dalam situasi seperti ini, negara tidak bisa berjudi dengan ketidakpastian. Negara harus memastikan stok berasnya mencukupi,” tegas Khudori.
Meski demikian, ia menilai tambahan impor beras sebanyak 1,5 juta ton itu berlebihan.
“Dalam hal impor, selain volume atau kuantitas, waktu kedatangannya harus diperhitungkan dengan cermat. Juga harus dipastikan tidak melebihi jumlah yang dipersyaratkan agar tidak menimbulkan kerugian,” tegasnya.
“Jangan berlebihan. Ini bisa menimbulkan masalah di tahun depan,” Khudori mengingatkan.
Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Umum Bulog Epi Sulandari mengungkapkan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2023, Senin (9/10/2023), realisasi impor hingga 29 September 2023 mencapai 1,636 juta ton. Jumlah ini merupakan bagian dari total alokasi kuota impor sebesar 2 juta ton.
Dari total tersebut, sebanyak 1.132.696 ton telah terealisasi untuk pembongkaran dalam negeri, 34.350 ton dalam proses pembongkaran, dan 471.826 ton dalam perjalanan ke Indonesia.
Sedangkan realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog per 2 Oktober 2023 berjumlah total 859.378 ton.